Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Pada tahun 1945 di tanggal itu adalah hari ketika Sukarno berpidato tentang Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
"Salah seorang dari pada anggota Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia itu, yang menjawab pertanyaan itu adalah Bung Karno, yang mengucapkan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yang berjudul Pancasila, lima sila, yang lamanya kira-kira satu jam. Pidato itu menarik perhatian anggota Panitia dan disambut dengan tepuk tangan yang riuh," kata salah satu anggota BPUPKI yang kemudian menjadi Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, pada 16 Juni 1978
Sidang BPUPKI digelar di Gedung Chuo Sangi-In, yang kini menjadi Gedung Pancasila di kompleks Kementerian Luar Negeri, Jl Pejambon, Jakarta Pusat. Tokoh organisasi Budi Utomo, KRT Radjiman Wedyodiningrat, didapuk menjadi ketua sidang.
"Dekat pada akhir bulan Mei 1945 dr. Radjiman, Ketua Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, membuka sidang panitia itu dengan mengemukakan pertanyaan kepada rapat: "Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?" Kebanyakan anggota tidak mau menjawab pertanyaan itu, karena takut pertanyaan itu akan menimbulkan persoalan filosofi yang akan berpanjang-panjang. Mereka langsung membicarakan tentang Undang-Undang Dasar," kata Hatta masih dalam tulisan yang sama.
Setidaknya ada tiga tokoh yang berpidato untuk mencoba menjawab pertanyaan sidang tersebut. Mereka adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Sukarno.
Muhammad Yamin adalah yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasannya pada 29 Mei 1945. Ada lima poin yang dikemukakan oleh Yamin saat itu yakni perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Yamin menyampaikan gagasannya cukup panjang dan sempat diinterupsi oleh Wakil Ketua Sidang RP Soeroso. Menurut Soeroso, apa yang disampaikan Yamin telah melebar dari pertanyaan sidang tentang dasar Indonesia merdeka.
Yamin memang tak secara gamblang menyebutkan bahwa gagasannya adalah dasar Indonesia merdeka. Dia menjabarkan secara panjang-lebar apa yang dia maksud di lima poin itu.
"Pembicaraan bagian atas dapatlah saya ringkaskan, bahwa dasar-dasar yang kita perbincangkan memberi dorongan kepada kita, bahwa negara yang akan dibentuk ialah suatu negara Rakyat Indonesia yang tersusun dalam suatu Republik Indonesia, yang dikepalai oleh seorang Kepala Negara pilihan, dan dijalankan sebagai pusat oleh Kementerian yang bertanggung jawab kepada Majelis Musyawarah," tutur Yamin
Soeroso kemudian kembali menginterupsi lagi dan menyebut bahwa pembicaraan Yamin semakin melebar. Tetapi menurut Yamin, dasar negara merdeka salah satunya juga mencakup hingga soal penduduk.
"Saya turut perintah itu, walaupun ada keyakinan bahwa dasar negara juga mengenai soal penduduk, pun karena mengenai susunan pemerintah, dan begitu juga tentang hak tanah," ujar Yamin.
Dua hari kemudian, sidang tentang dasar Indonesia merdeka dilanjutkan kembali. Adalah Soepomo yang mendapat kesempatan berpidato pada 31 Mei 1945.
"Soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah akan dasar-dasarnya negara Indonesia Merdeka. Tadi oleh beberapa pembicara telah dikemukakan beberapa faktor dari beberapa negara, syarat-syarat mutlak dari suatu negara," kata Soepomo membuka pidatonya.
Syarat mutlak yang dimaksud Soepomo adalah daerah/teritorial, rakyat, dan pemerintahan berdaulat menurut hukum internasional. Namun menurut Soepomo, hal itu bukan merupakan dasar Indonesia Merdeka.
"Syarat-syarat mutlak ini tidak mengenai dasar kemerdekaan dari negara dalam arti sosiologi dan arti politik," kata dia.
Dia lalu menyebut pembelaan tanah air jadi syarat mutlak sebuah negara merdeka. Soepomo lalu menyampaikan gagasannya bahwa Indonesia harus berdasar pada negara yang integralistik.
"Maka teranglah Tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun," tutur Soepomo.
BUKU ini sanggat bagus dibaca, dan ketika agresi militer belanda yang ke 2 ada banyak arsip negara indonesia yang ingin merdeka diambil oleh pemerintah belanda, dan disimpan...
kemudian pada tahun 1987 dikembalikan lagi arsip mengenai kemerdekaan indonesia kepada pemerintah indonesia...
buku ini tebalnya 720 halaman
harga hanya 250 ribu saja
terdapat banyak penghargaan dari pemnerintah indonesia ketika prajurid tni, masyarakat berani melawan belanda...
silakan dibeli buku ini... sanggat bagus Dan Sanggat identik dengan Jati diri bangsa Indonesia
Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Pada tahun 1945 di tanggal itu adalah hari ketika Sukarno berpidato tentang Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
BalasHapus"Salah seorang dari pada anggota Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia itu, yang menjawab pertanyaan itu adalah Bung Karno, yang mengucapkan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yang berjudul Pancasila, lima sila, yang lamanya kira-kira satu jam. Pidato itu menarik perhatian anggota Panitia dan disambut dengan tepuk tangan yang riuh," kata salah satu anggota BPUPKI yang kemudian menjadi Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, pada 16 Juni 1978
Sidang BPUPKI digelar di Gedung Chuo Sangi-In, yang kini menjadi Gedung Pancasila di kompleks Kementerian Luar Negeri, Jl Pejambon, Jakarta Pusat. Tokoh organisasi Budi Utomo, KRT Radjiman Wedyodiningrat, didapuk menjadi ketua sidang.
"Dekat pada akhir bulan Mei 1945 dr. Radjiman, Ketua Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, membuka sidang panitia itu dengan mengemukakan pertanyaan kepada rapat: "Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?" Kebanyakan anggota tidak mau menjawab pertanyaan itu, karena takut pertanyaan itu akan menimbulkan persoalan filosofi yang akan berpanjang-panjang. Mereka langsung membicarakan tentang Undang-Undang Dasar," kata Hatta masih dalam tulisan yang sama.
Setidaknya ada tiga tokoh yang berpidato untuk mencoba menjawab pertanyaan sidang tersebut. Mereka adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Sukarno.
Muhammad Yamin adalah yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasannya pada 29 Mei 1945. Ada lima poin yang dikemukakan oleh Yamin saat itu yakni perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Yamin menyampaikan gagasannya cukup panjang dan sempat diinterupsi oleh Wakil Ketua Sidang RP Soeroso. Menurut Soeroso, apa yang disampaikan Yamin telah melebar dari pertanyaan sidang tentang dasar Indonesia merdeka.
Yamin memang tak secara gamblang menyebutkan bahwa gagasannya adalah dasar Indonesia merdeka. Dia menjabarkan secara panjang-lebar apa yang dia maksud di lima poin itu.
"Pembicaraan bagian atas dapatlah saya ringkaskan, bahwa dasar-dasar yang kita perbincangkan memberi dorongan kepada kita, bahwa negara yang akan dibentuk ialah suatu negara Rakyat Indonesia yang tersusun dalam suatu Republik Indonesia, yang dikepalai oleh seorang Kepala Negara pilihan, dan dijalankan sebagai pusat oleh Kementerian yang bertanggung jawab kepada Majelis Musyawarah," tutur Yamin
Soeroso kemudian kembali menginterupsi lagi dan menyebut bahwa pembicaraan Yamin semakin melebar. Tetapi menurut Yamin, dasar negara merdeka salah satunya juga mencakup hingga soal penduduk.
BalasHapus"Saya turut perintah itu, walaupun ada keyakinan bahwa dasar negara juga mengenai soal penduduk, pun karena mengenai susunan pemerintah, dan begitu juga tentang hak tanah," ujar Yamin.
Dua hari kemudian, sidang tentang dasar Indonesia merdeka dilanjutkan kembali. Adalah Soepomo yang mendapat kesempatan berpidato pada 31 Mei 1945.
"Soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah akan dasar-dasarnya negara Indonesia Merdeka. Tadi oleh beberapa pembicara telah dikemukakan beberapa faktor dari beberapa negara, syarat-syarat mutlak dari suatu negara," kata Soepomo membuka pidatonya.
Syarat mutlak yang dimaksud Soepomo adalah daerah/teritorial, rakyat, dan pemerintahan berdaulat menurut hukum internasional. Namun menurut Soepomo, hal itu bukan merupakan dasar Indonesia Merdeka.
"Syarat-syarat mutlak ini tidak mengenai dasar kemerdekaan dari negara dalam arti sosiologi dan arti politik," kata dia.
Dia lalu menyebut pembelaan tanah air jadi syarat mutlak sebuah negara merdeka. Soepomo lalu menyampaikan gagasannya bahwa Indonesia harus berdasar pada negara yang integralistik.
"Maka teranglah Tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun," tutur Soepomo.
BUKU ini sanggat bagus dibaca, dan ketika agresi militer belanda yang ke 2 ada banyak arsip negara indonesia yang ingin merdeka diambil oleh pemerintah belanda, dan disimpan...
BalasHapuskemudian pada tahun 1987 dikembalikan lagi arsip mengenai kemerdekaan indonesia kepada pemerintah indonesia...
buku ini tebalnya 720 halaman
harga hanya 250 ribu saja
terdapat banyak penghargaan dari pemnerintah indonesia ketika prajurid tni, masyarakat berani melawan belanda...
silakan dibeli buku ini... sanggat bagus Dan Sanggat identik dengan Jati diri bangsa Indonesia
Tertarik?
Hubungi : 089-999-26-779
siap kirim ke luar kota